Tulisan ini ingin mengungkap genealogi konsep maslahah dan berupaya mengembangkannya sebagai landasan moral-etik dalam kehidupan keluarga (rumah tangga).
Artikel ini membahas hubungan antara struktur demografi dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Kita akan fokus membandingkan tren demografi yang terjadi di negara maju dengan yang ada di negara berkembang.
Artikel ini ingin mengelaborasi bagaimana hubungan bonus demografi dengan krisis iklim. Proposisi yang kita bangun adalah bonus demografi yang diartikan sebagai produktivitas penduduk yang tinggi akan membuat konsumsi energi dalam negeri meningkat signifikan.
Artikel ini mendiskusikan tentang bagaimana potensi kesejahteraan yang muncul dari bonus demografi masih memerlukan skema kebijakan pemerintah Indonesia yang holistik dalam melahirkan generasi produktif dan inovatif.
Seiring dengan perkembangan kehidupan urban, pekerja rumah tangga (PRT) semakin berperan penting dalam melakukan kerja-kerja domestik. Artikel ini membahas tentang kondisi pekerja rumah tangga yang jauh dari layak dan rentan terhadap kekerasan.
Masalah kesehatan mental di era digital muncul dari apa yang disebut budaya layar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat pola interaksi masyarakat berubah dan hal ini memicu gangguan mental seperti depresi, kecemasan dan kecanduan.
Sumber foto Antara news
Artikel ini fokus untuk melihat kasus stunting di provinsi DI Yogyakarta. Meskipun data tahun 2021 menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki angka prevalensi stunting terendah ketiga setelah Bali dan DKI Jakarta, namun indikator dan faktor-faktor penyebab stunting di daerah ini masih relatif tinggi.
intervensi penurunan angka prevalensi stunting
Pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen. Angka ini masih sangat jauh dari target pemerintah yang telah menetapkan angka prevalensi stunting harus berada di titik 14 persen di tahun 2024. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh strategi pencegahan dan penurunan di tingkat daerah yang belum efektif.
Pengembangan SDM Indonesia pada dasarnya ditempuh dengan dua jenis pendekatan yaitu kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan, pemerintah Indonesia telah mengupayakan dan memastikan agar generasi masa depan Indonesia dapat tumbuh dengan sehat dan aman. Hal ini tampak sangat jelas dari program prioritas nasional tentang pencegahan stunting.
Dalam Preambul Konvensi Hak-hak Anak (CRC) disebutkan bahwa anak, dengan alasan keterbatasan fisik dan mental yang belum dewasa, butuh perlindungan dan pelayanan khusus termasuk di dalamnya perlindungan secara legal, baik sebelum ataupun setelah ia lahir. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana norma baru ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang plural dan kaya dengan tradisi komunal?