Oleh: Firda Ainun Ula
Di sebuah ruang tunggu klinik kandungan, seorang perempuan muda menatap layar ponselnya. Ia baru saja membaca berita tentang angka kelahiran Indonesia yang terus menurun. Di rumah, mungkin saja ibunya terus bertanya kapan ia akan memberi cucu. Di kantor, atasannya baru saja mengingatkan soal target dan laporan yang belum tercapai. Di kepalanya, berputar satu pertanyaan: apakah menjadi ibu masih masuk akal hari ini?
Kita sedang hidup di masa ketika keputusan punya anak tak lagi sesederhana “sudah menikah, ya punya momongan juga”. Data menunjukkan, Indonesia tengah bergerak menuju fase fertilitas rendah. Dalam Artikel tentang Fenomena Fertilitas yang ditulis Sri Nur dan tim, disebutkan bahwa dalam dua dekade terakhir terjadi penurunan angka fertilitas total (Total Fertility Rate/TFR) yang cukup signifikan.
Jika pada masa lalu perempuan Indonesia rata-rata melahirkan lebih dari dua anak, kini angkanya mendekati—bahkan di beberapa wilayah sudah berada di bawah tingkat penggantian penduduk (replacement level).
Indonesia bukan pemain baru dalam urusan pengendalian kelahiran. Sejak era Orde Baru, program Keluarga Berencana (KB) digencarkan dengan slogan yang begitu akrab: “Dua Anak Cukup.” Upaya ini berhasil menurunkan angka kelahiran secara signifikan.
Dalam kajian Dinamika Fertilitas dan Prevalensi Kontrasepsi di Indonesia dijelaskan bahwa peningkatan prevalensi penggunaan kontrasepsi berkontribusi besar terhadap penurunan fertilitas. Artinya, perempuan Indonesia semakin punya akses untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran.
Namun, yang jarang kita bicarakan adalah perubahan makna di balik angka-angka itu. Jika dulu pembatasan kelahiran didorong oleh negara demi stabilitas ekonomi dan pembangunan, kini keputusan untuk tidak atau menunda punya anak sering kali lahir dari kecemasan personal: mahalnya pendidikan, sulitnya pekerjaan layak, harga rumah yang melambung, dan absennya sistem dukungan pengasuhan yang memadai.
Laporan Kependudukan Dunia 2025 juga menyoroti bahwa banyak negara, termasuk Indonesia, menghadapi dinamika fertilitas yang kompleks: di satu sisi ada kelompok yang masih menghadapi kehamilan tidak direncanakan, di sisi lain ada kelompok yang justru kesulitan atau enggan memiliki anak karena faktor sosial-ekonomi . Ini bukan sekadar soal “Orang Indonesia ngga ingin punya anak”, melainkan ada struktur yang membuat keputusan reproduksi menjadi semakin berat.
Rahim Bukan Mesin Pembangunan
Setiap kali angka fertilitas turun, kegelisahan negara segera muncul. Diskusi tentang “krisis fertilitas” kerap dibingkai sebagai ancaman bagi pertumbuhan ekonomi, ketahanan sosial, bahkan stabilitas bangsa. Perempuan kembali diletakkan sebagai solusi: ayo punya anak, demi masa depan Indonesia.
Tapi, apakah kita pernah benar-benar bertanya: masa depan seperti apa yang kita tawarkan kepada perempuan?
Dalam banyak diskusi publik, fertilitas sering direduksi menjadi angka statistik. TFR sekian koma sekian. Prevalensi kontrasepsi naik sekian persen . Namun di balik angka itu, ada cerita tentang perempuan yang harus memilih antara karier dan kehamilan; tentang pasangan muda yang menunda anak karena gaji habis untuk bayar kontrakan; tentang ibu yang mengalami kelelahan pengasuhan tanpa dukungan negara.
Kita perlu mengakui bahwa “krisis fertilitas” bukan hanya soal jumlah bayi yang lahir, melainkan soal kualitas hidup yang ditawarkan kepada calon orang tua. Jika biaya melahirkan mahal, cuti melahirkan terbatas, penitipan anak tidak terjangkau, dan beban pengasuhan sepenuhnya jatuh pada perempuan, maka menurunnya angka kelahiran bukanlah misteri.
Rahim bukan mesin pembangunan. Ia bukan alat produksi tenaga kerja masa depan. Ia adalah bagian dari tubuh manusia yang punya kehendak, rasa takut, dan harapan.
Bonus Demografi yang Retak
Selama ini kita dielu-elukan sebagai negara dengan bonus demografi: penduduk usia produktif lebih banyak dibanding usia non-produktif. Namun, bonus itu hanya akan benar-benar menjadi “bonus” jika tersedia lapangan kerja layak, sistem jaminan sosial yang kuat, serta pendidikan berkualitas. Jika tidak, bonus demografi bisa berubah menjadi beban demografi.
Penurunan fertilitas memang sering dikaitkan dengan peningkatan pendidikan perempuan dan partisipasi kerja. Dalam banyak literatur demografi, termasuk yang dibahas dalam kajian fertilitas Indonesia, pendidikan perempuan berkorelasi dengan jumlah anak yang lebih sedikit. Perempuan yang sekolah lebih tinggi cenderung menikah lebih lambat dan memiliki anak lebih sedikit.
Secara normatif, ini adalah kabar baik: perempuan punya pilihan, punya akses informasi, dan lebih otonom. Namun negara sering kali memandangnya dengan kacamata ganda. Di satu sisi, ingin perempuan berpendidikan tinggi dan bekerja. Di sisi lain, tetap berharap mereka melahirkan cukup anak untuk menjaga struktur umur penduduk.
Kontradiksi ini tak pernah benar-benar diselesaikan. Perempuan didorong untuk “berdaya”, tapi tetap diminta menjadi orang tua ideal yang hadir penuh waktu.
Yang jarang dibicarakan dalam diskursus fertilitas adalah kesenjangan antara jumlah anak yang diinginkan dan yang benar-benar dilahirkan. Sebagian pasangan mungkin masih menginginkan dua anak, tetapi kondisi ekonomi membuat mereka hanya berani punya satu. Sebagian lagi mungkin ingin menunda, namun kurangnya akses kontrasepsi menyebabkan kehamilan tidak direncanakan.
Kajian tentang dinamika fertilitas dan prevalensi kontrasepsi menunjukkan bahwa meski akses KB meningkat, masih ada kelompok yang kebutuhan ber-KB-nya belum terpenuhi. Artinya, isu fertilitas di Indonesia tidak tunggal: kita menghadapi fertilitas rendah di satu sisi, dan unmet need for contraception di sisi lain. Inilah wajah paradoks kita.
Di kota besar, pasangan muda bergulat dengan harga daycare dan cicilan KPR atau apartemen. Di sebagian wilayah lain, perempuan masih menikah dini dan mengalami kehamilan berulang tanpa perencanaan matang. Krisis fertilitas, dengan demikian, bukan hanya soal “terlalu sedikit anak”, tapi juga soal ketimpangan akses dan pilihan.
Negara, Kebijakan, dan Tanggung Jawab Kolektif
Jika negara benar-benar khawatir pada masa depan demografi, maka yang perlu diperbaiki bukan sekadar kampanye moral tentang pentingnya punya anak, melainkan ekosistem yang menopang keluarga.
Kita perlu kebijakan cuti melahirkan yang lebih panjang dan setara untuk ayah. Kita perlu sistem penitipan anak yang terjangkau dan berkualitas. Kita perlu jaminan kesehatan reproduksi yang komprehensif. Kita perlu perlindungan kerja yang tidak mendiskriminasi perempuan hamil.
Tanpa itu semua, imbauan untuk “2 anak cukup” hanya akan terdengar seperti beban tambahan.
Laporan dan kajian kependudukan telah memberi peringatan melalui data . Penurunan fertilitas adalah realitas. Namun responsnya tak boleh panik dan simplistik. Beberapa negara yang lebih dulu mengalami fertilitas sangat rendah, seperti di Asia Timur—mencoba berbagai insentif finansial, dari tunjangan bayi hingga subsidi perumahan. Hasilnya tidak selalu spektakuler. Karena keputusan punya anak bukan hanya soal uang, melainkan rasa aman.
Rasa aman bahwa mampu memberikan penghidupan yang layak bagi diri sendiri dan anak. Rasa aman bahwa karier tidak hancur karena hamil. Rasa aman bahwa anak akan tumbuh di lingkungan yang sehat dan inklusif.
Menggeser Cara Pandang
Barangkali sudah saatnya kita menggeser cara pandang dari “bagaimana membuat perempuan melahirkan” menjadi “bagaimana memastikan setiap anak yang lahir benar-benar diinginkan dan sejahtera”.
Fertilitas rendah tidak selalu identik dengan bencana. Ia bisa menjadi cermin keberhasilan pendidikan dan akses kesehatan reproduksi. Namun ia menjadi problem ketika terjadi dalam konteks ketidaksetaraan, ketidakpastian ekonomi, dan lemahnya perlindungan sosial.
Krisis fertilitas di Indonesia bukanlah cerita tentang perempuan egois yang lebih memilih karier daripada keluarga. Ia adalah cerita tentang generasi yang tumbuh di tengah ketidakpastian: perubahan iklim, ekonomi yang fluktuatif, harga rumah yang tak terjangkau, dan budaya kerja yang melelahkan.
Perempuan hari ini bukan tidak ingin menjadi ibu. Mereka hanya ingin menjadi ibu dalam kondisi yang manusiawi.
Masa Depan yang Perlu Dirawat Bersama
Kita tidak bisa menyerahkan urusan fertilitas semata-mata pada pilihan individual, lalu menyalahkan individu ketika angka kelahiran turun. Keputusan reproduksi selalu berada di persimpangan antara tubuh, budaya, dan kebijakan.
Jika kita ingin berbicara tentang masa depan Indonesia, maka kita harus berani merawat yang paling dasar: kesejahteraan keluarga. Bukan dengan memaksa rahim bekerja lebih keras, melainkan dengan menciptakan dunia yang lebih ramah bagi anak dan orang tuanya.
Mungkin krisis fertilitas sesungguhnya bukan terletak pada rendahnya angka kelahiran, melainkan pada rapuhnya sistem yang menopang kehidupan. Angka-angka dalam laporan kependudukan dan kajian fertilitas sudah berbicara. Tinggal bagaimana kita menerjemahkannya: sebagai alarm untuk menyalahkan perempuan, atau sebagai panggilan untuk berbenah bersama.
Di ruang tunggu klinik tadi, perempuan muda itu akhirnya menyimpan ponselnya. Ia tahu, keputusan punya anak bukan perkara sederhana. Tapi ia juga tahu, masa depan tidak bisa hanya dititipkan pada keberanian individu. Ia perlu ditopang oleh negara, oleh kebijakan yang adil, oleh budaya yang tidak membebani satu jenis kelamin saja.
Krisis fertilitas adalah tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memandang tubuh perempuan. Tentang bagaimana kita menghargai kerja pengasuhan. Tentang seberapa serius kita membangun negeri yang layak dihuni oleh anak-anak yang lahir hari ini, dan oleh mereka yang mungkin masih kita rencanakan.
Dan mungkin, di sanalah percakapan yang lebih nyata harus dimulai.
Referensi
Sri Nur, dkk. (2025). Artikel 4: Fenomena fertilitas di Indonesia.
BKKBN. (2025). Dinamika fertilitas dan prevalensi kontrasepsi di Indonesia.
United Nations Population Fund (UNFPA). (2025). Laporan Kependudukan Dunia 2025. UNFPA.
Firda Ainun Ula adalah anggota Pusat Studi Kependudukan dan Kesejahteraan Keluarga Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Sedang menempuh program magister di Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.