Artikel ini membahas hubungan antara struktur demografi dengan kebijakan pembangunan ekonomi. Kita akan fokus membandingkan tren demografi yang terjadi di negara maju dengan yang ada di negara berkembang.
Perceraian memang bukan fenomena yang langka dan sejak dulu sudah terjadi. Akan tetapi, kita perlu bertanya mengapa perceraian semakin menjadi pilihan?
Artikel ini ingin mengelaborasi bagaimana hubungan bonus demografi dengan krisis iklim. Proposisi yang kita bangun adalah bonus demografi yang diartikan sebagai produktivitas penduduk yang tinggi akan membuat konsumsi energi dalam negeri meningkat signifikan.
Artikel ini mendiskusikan tentang bagaimana potensi kesejahteraan yang muncul dari bonus demografi masih memerlukan skema kebijakan pemerintah Indonesia yang holistik dalam melahirkan generasi produktif dan inovatif.
Pada Sabtu (20/5), Pusdeka UNU Yogyakarta menggelar kegiatan Nobar dan Bedah Film "ASA." Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual kepada mahasiswa UNU Yogyakarta.
Artikel ini merefleksikan hubungan stuktur demografi dengan keluarga. Dari situ kita akan membahas isu-isu utama dalam pembangun kesejahteraan keluarga.
Artikel ini merupakan rangkuman pengalaman kabupaten Gunungkidul dan Bantul dalam menurunkan angka stunting.
Masalah kesehatan mental di era digital muncul dari apa yang disebut budaya layar. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat pola interaksi masyarakat berubah dan hal ini memicu gangguan mental seperti depresi, kecemasan dan kecanduan.
Sumber foto Antara news
Artikel ini fokus untuk melihat kasus stunting di provinsi DI Yogyakarta. Meskipun data tahun 2021 menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki angka prevalensi stunting terendah ketiga setelah Bali dan DKI Jakarta, namun indikator dan faktor-faktor penyebab stunting di daerah ini masih relatif tinggi.
intervensi penurunan angka prevalensi stunting
Pada tahun 2021, angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen. Angka ini masih sangat jauh dari target pemerintah yang telah menetapkan angka prevalensi stunting harus berada di titik 14 persen di tahun 2024. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh strategi pencegahan dan penurunan di tingkat daerah yang belum efektif.